Pada Minggu (4/8), terjadi insiden pemadaman listrik berjam-jam (blackout) yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibat insiden itu, PT PLN (Persero) menjadi sorotan publik. Apalagi, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini tidak sedikit, seperti kerugian masyarakat dan negara, hingga kebakaran rumah warga di mana-mana.
Untuk mengatasi itu, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani harus memberikan kompensasi kepada 21,9 juta pelanggan yang terdampak akibat pemadaman listrik. Besaran kompensasi itu mencapai Rp 839 miliar.
Kompensasi itu bukan berupa uang tunai, melainkan masuk dalam perhitungan pengurangan pembayaran listrik yang terhitung pada Agustus 2019. Rinciannya, untuk golongan subsidi akan diberikan kompensasi diskon sebesar 20 persen dari biaya beban. Sedangkan untuk nonsubsidi akan mendapatkan kompensasi sebesar diskon 35 persen dari biaya beban.
Nah, itu yang terjadi jika mati listrik di Indonesia. Lalu, bagaimana kalau hal itu terjadi di Australia?
Terakhir kali, Australia Selatan mengalami insiden blackout pada tahun 2016 silam. Saat itu, terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur listrik, termasuk jalur transmisi roboh.
Menurut Australian Energy Regulator (AER), hal itu diikuti oleh hilangnya pasokan dari pembangkit listrik tenaga bayu sehingga memicu terjadinya blackout. Sedikitnya, sekitar 850 ribu warga terdampak pemadaman listrik.
Kejadian ini sudah tiga tahun berlalu, tapi konsekuensinya masih berlanjut sampai saat ini. Pada Rabu (7/8), pihak AER menyatakan akan menyeret empat operator pembangkit listrik ke pengadilan federal. Keempat operator ini merupakan anak perusahaan dari AGL, Neoen, Pacific Hydro dan Tilt Renewables.
Pihak AER menuduh mereka tidak mematuhi persyaratan kinerja dalam menghadapi gangguan besar, serta melanggar Peraturan Listrik Nasional. "AER ingin mengirimkan sinyal kuat ke semua perusahaan energi mengenai pentingnya kepatuhan pada standar kinerja demi keamanan dan keandalan sistem," kata Ketua AER, Paula Conboy, seperti dikutip ABC News.
"Kegagalan mereka itu diduga berkontribusi pada event padamnya sistem, artinya Operator Pasar Energi Australia (AEMO) tidak memperoleh informasi lengkap saat mengatasi kegagalan sistem di Australia Selatan pada September 2016," kata Conboy.
"Memberikan informasi tepat waktu dan akurat kepada AEMO sangat penting untuk memastikan keamanan sistem kelistrikan serta keefektifan pasar energi eceran," lanjutnya.
Sementara itu, dalam pernyataan AER kepada Bursa Efek Australia bahwa perusahaan pemasok energi ternama AGL menilai tuduhan terhadap mereka bersifat sangat teknis. AGL menyatakan tidak menerima kesimpulan AER dan siap untuk membela diri di pengadilan.
AGL mengakui dampak pemadaman listrik terhadap masyarakat dan bisnis, namun menyalahkan faktor bencana sebagai penyebabnya. Pemadaman listrik bervariasi mulai dari yang hanya beberapa jam di sebagian daerah hingga beberapa hari di daerah lainnya. Perkiraan kerugian mencapai 367 juta dolar.
Pemerintah Minta Dilakukan Penyelidikan
Selain menggugat para perusahaan pemasok listrik, pihak berwenang Australia saat ini tengah melirik kembali usulan untuk mempertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pekan ini, Menteri Energi Angus Taylor meminta dibentuknya penyelidikan di parlemen atas usulan ini. "Ini penyelidikan pertama mengenai penggunaan tenaga nuklir di Australia dalam satu dekade lebih," kata Taylor.
