Ketua DPR, Puan Maharani, memberi sinyal ketidaksetujuan terkait rencana Presiden Joko Widodo menambah enam pos wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Puan menganggap wacana itu tidak sesuai dengan semangat efisiensi dalam pemerintahan yang digagas Jokowi-Ma'ruf Amin. Eks Menko PMK itu pun tidak yakin rencana penambahan enam wakil menteri atas inisiatif Presiden.
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu tidak sesuai," kata Puan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Walau demikian, Puan menegaskan segala keputusan ada di tangan Jokowi dan menghormati prerogatifnya. Eks Wali Kota Solo itu pun dianggap punya beragam alasan dan pertimbangan di kementerian terkait.
"Jadi kita tunggu saja, apa iya sih nambah lagi enam. Namun, tentu saja penambahan ini tidak efisien, makanya saya menyampaikannya efektif dan baik. Jadi, ya kita lihat, karena saya belum dengar dan dengarnya dari media," tutur Puan.
Isu penambahan enam wakil menteri dikeluarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dia mengatakan Jokowi tengah menjaring nama-nama untuk dimasukkan ke dalam kabinet.
Akan tetapi, Jokowi melalui juru bicaranya, Fadjroel Rahman, membantah klaim Moeldoko. Fadjroel menjelaskan Presiden belum berencana menambah enam wakil menteri.
"Jadi di luar itu seperti Pak Jokowi tadi katakan belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit kita akan proses secepatnya. Sekarang ini, dua, yaitu wamendikbud, dan wakil panglima TNI," kata Fadjroel.
