Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi perampas hak para pejalan kaki masih lemah.
"Penegakan hukum bukan tidak ada, tapi sangat lemah sekali. Tidak ada efek jera. Apakah perlu ada konflik horizontal antara masyarakat dulu, baru pemerintah turun tangan?," kata Alfred Sitorus di Jakarta, Selasa (25/6), dilansir dari Antara.
Menurut Alfred, hingga saat ini masih ada penjajahan yang dilakukan pengendara maupun pedagang kepada para pejalan kaki. Bukan hanya trotoar di pinggiran kota, tapi juga di pusat Ibu Kota.
"Para pejalan kaki bertaruh nyawa dengan pemotor yang menjadikan trotoar sebagai jalan bebas hambatan," kata dia.
Lebih lanjut, dia mencontohkan seperti trotoar yang sekarang sudah semakin diperlebar justru dimanfaatkan sebagai lahan parkir.
Oleh karena itu, Alfred meminta kepada pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa bekerja sama menegakkan Undang-undang Lalu Lintas dan peraturan daerah.
Menurutnya, jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka tidak sesuai dengan visi misi 'Wajah Baru Jakarta' yang dihadirkan pemerintah lewat program revitalisasi trotoar.
