Tes PCR Jadi Syarat Semua Moda Trasnportasi Dinilai Tak Logis!

- Jumat, 29 Oktober 2021 | 16:37 WIB
Warga melakukan tes usap dengan sistem Polymerase Chain Reaction (PCR) di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Jakarta, Kamis (28/10/2021). (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)
Warga melakukan tes usap dengan sistem Polymerase Chain Reaction (PCR) di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Jakarta, Kamis (28/10/2021). (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik rencana pembelakuan kebijakan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) yang akan diterapkan secara bertahap kepada semua moda transportasi.

Guspardi menurut, walaupun masa berlaku tes PCR diperpanjang menjadi 3x24 jam dan kisaran harga Rp275.000 di Jawa-Bali dan Rp300.000 di luar Jawa-Bali, namun tetapi harga tersebut dinilai masih cukup tinggi.

"Apalagi kalau di terapkan secara bertahap untuk moda transportasi umum lainnya, jelas ini tidak logis dan akan semakin memberatkan masyarakat," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Dia pun merujuk hasil penelitian  dari para pakar Epidemiologi yang mengatakan penggunaan tes PCR dinilai tidak akan efektif jika hanya digunakan sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.

Lebih baik, kata Guspardi, memperketat protokol kesehatan seperti mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang 50–75 persen dengan pengaturan jarak antar penumpang serta menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk khusus untuk kereta api.

"Cara-cara itu dinilai para pakar Epidemiologi yang notabene ahli dibidangya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR," ucap Guspardi.

Lebih lanjut, dia menuturkan bilamana pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid -19 menjelang natal dan tahun baru,  jangan jadikan tes usap PCR sebagai syarat mutlak untuk perjalanan untuk semua moda transportasi. Sebab Rapid tes antigen dirasa cukup untuk melakukan skrinning dalam memantau mobilitas masyarakat.

"Dan tak kalah penting, bagaimana pemerintah lebih memasifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau Herd Imuunity," tegas dia.

Oleh karenanya, pemerintah mesti segera membatalkan rencana syarat tes PCR untuk semua moda transportasi umum. Seharusnya Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan menyiapkan berbagai alternatif dan solusi guna memitigasi risiko Covid-19.  Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini.

"Semestinya Negara hadir untuk menjamin  dan memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal, tanpa membenani dan memberatkan masyarakat ", pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Artikel Menarik Lainnya:

 

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X