Partai Demokrat merasa bingung dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim ada ratusan juta netizen atau warganet setuju Pemilu 2024 ditunda.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, jika elite penguasa sudah haus kekuasaan, maka cara apa saja bakal ditempuh.
"Sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statement salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah. Lalu, seperti apa (cara) mengambil datanya. 110 juta netizen bahas penundaan pemilu? Darimana itu angkanya?" ujar Herzaky, Senin (14/3/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Pimpin Ritual Penyatuan Tanah dan Air 34 Provinsi di IKN Nusantara
Dia juga mempertanyakan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan pengusaha, namun kenyataannya tidak ada satupun pengusaha yang mengusulkan.
"Lalu, mendadak 1 orang petani mengusulkan ini dan diekspos di publik padahal rakyat negeri ini 267.000.000 jiwa," bebernya.
Padahal, kata Herzaky, jika data hasil survei kepuasaan atas pemerintahan Jokowi mau dijadikan sebagai dasar pembatalan pemilu 2024, maka responden yang puas atas kinerja Kepala Negara menolak usulan 3 periode.
"Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri. Bisa baca data apa tidak sebenarnya pemerintah ini? Bahaya ini kalau baca data saja tidak mampu, tak heran kalau banyak kerjaannya yang berantakan," tegas Herzaky.
"Mana mungkin kita bisa percaya, kalau setelah ketahuan belangnya dengan menafsirkan hasil survei seenaknya sendiri, sekarang malah bawa-bawa big data," pungkasnya.
