Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya untuk melakukan penyelamatan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hal ini berpotensi menyebabkan terganggunya layanan penerbangan di Tanah Air.
Meski begitu, kebijakan ini mau tak mau harus diambil pemerintah demi menyelamatkan neraca keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
"Ini akan menjadi tantangan, karena akan banyak bandara yang mengalami kelangkaan jumlah penerbangan," kata Kartika dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Dia menjelaskan, pemerintah berencana melakukan transformasi bisnis perusahaan dalam upaya penyelamatan ini. Ada sejumlah langkah yang disiapkan dalam skema kebijakan ini.
Pertama adalah dengan melakukan efisiensi rute penerbangan. Rute-rute penerbangan internasional akan dipangkas signifikan. Di sisi lain, rute-rute domestik akan lebih dioptimalkan.
Dari jumlah sebanyak 237 rute yang dimiliki Garuda saat ini, akan dipangkas menjadi hanya 140 rute super premium.
Kedua, jumlah pesawat Garuda Indonesia dan Citilink pun akan dikurangi. Jumlah pesawat yang dimiliki Garuda pada 2019 sebanyak 202 pesawat, akan dipangkas bertahap hingga menyisakan 134 pesawat pada 2022. Adapun tipe pesawat juga dikurangi dari 13 jenis menjadi hanya 7 jenis untuk menyederhanakan operasional.
Kebijakan lain yang akan dilakukan dalam skema ini adalah melakukan negosiasi ulang kontrak sewa pesawat, dengan tujuan untuk menyesuaikan biaya sewa pesawat dengan market rates saat ini. Keempat, lini bisnis pengiriman kargo akan ditingkatkan dengan peningkatan utilisasi belly capacity dan digitalisasi operasional.
Terakhir, pemerintah akan berupaya meningkatkan kontribusi pendapatan Garuda dari fasilitas tambahan melalui produk unbundling, ekspansi produk yang ditawarkan, dan penerapan dynamic pricing strategy.
Transformasi bisnis ini diharapkan dapat membuat neraca keuangan Garuda Indonesia membaik dengan ekuitas yang positif. Kartika menekankan, rencana transformasi bisnis dan restrukturisasi Garuda Indonesia harus mampu menarik pendanaan baru untuk menjalankan kegiatan perseroan.
"Ini yang penting. Tanpa persetujuan kreditur, maka tidak mungkin pemegang saham bisa bergerak," katanya.
