The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Covid-19 di Klaster Perkantoran Melonjak, DPRD Pertanyakan Pengawasan Pemprov DKI
Pemberian vaksin Covid-19 untuk karyawan (ANTARA)
News

Covid-19 di Klaster Perkantoran Melonjak, DPRD Pertanyakan Pengawasan Pemprov DKI

Harus 50%

Kamis, 29 April 2021 11:32 WIB 29 April 2021, 11:32 WIB

INDOZONE.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengingatkan mengenai aturan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih membatasi kegiatan perkantoran 50 persen.

Hal tersebut disampaikannya ketika menanggapi peningkatan penyebaran virus corona di klaster perkantoran yang mengalami peningkatan pada periode 12-18 April 2021 di 177 perkantoran dengan 425 kasus positif Covid-19.

"Sebenarnya penerapan PPKM mikro masih diberlakukan termasuk aturan jumlah yang masuk kantor. Dan juga pertemuan secara tatap muka juga sudah mulai banyak dilakukan," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4/2021).

Oleh sebab itu, ia pun mempertanyakan pengawasan dari Pemprov DKI terhadap perusahaan atau kantor terkait penerapan aturan kegiatan di kantor yang maksimun hanya 50 persen.

"Kan jelas aturan PPKM Mikro, 50% di rumah kemudian 50% di kantor, tapi fakta di lapangan, transportasi umum sudah mulai penuh, jalan sudah macet, berarti pengawasan Pemprov lemah," terangnya.

Maka, Anggota Komisi A DPRD DKI ini meminta Pemprov DKI perlu turun tangan mendisiplinkan perkantoran. Menurutnya, protokol kesehatan perlu dilakukan meski telah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Menurut Lukmanul, penindakan dari Satpol PP kemudian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta Dinas Kominfo harus aktif melihat daerah dengan perkantoran padat. Ia pun menyoroti pengawasan dari sistem Jakarta Smart City.

"Harusnya Kominfo ikut dalam pengawasan secara sistem, kan ada Jakarta Smart City sistem yang canggih untuk penegakan aturan saat Covid, kan ada sistem melacak pelanggaran aturan Covid," ungkap Lukmanul.

"Bisa mengawasi perkantoran menerapkan aturan 50% atau tidak. Jadi sekarang di mana kehadiran Jakarta smart city untuk memastikan dan mengawasi perkantoran itu 50%,” tandasnya.

Artikel menarik lainnya

TAG
Susi Fatimah
Sarah Hutagaol
JOIN US
JOIN US