Anggota DPR RI, Deddy Sitorus, kritik soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes swab antigen untuk bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan (mal).
"Itu harus dikaji ulang sebab tidak terlalu bermanfaat dan merugikan semua orang," kata Deddy, Kamis (12/8), dikutip dari Antara.
Deddy menyebut, kebijakan sebelumnya yang mengharuskan sudah divaksin agar bisa memasuki mal di Jakarta sudah cukup untuk meminimalisir resiko penularan, namun dengan syarat tetap harus menjaga prokes dengan menggunakan masker berlapis, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menambahkan jika kewajiban swab antigen itu akan menyulitkan aktivitas ekonomi di mal, merugikan para tenant, pedagang, supplier, ojek daring dan masyarakat luas.
"Ini akan menekan aktivitas ekonomi dalam bentuk rendahnya konsumsi publik. Kita tahu bahwa konsumsi masyarakat itu justru sebagai salah satu faktor pendorong geliat ekonomi. Harusnya difasilitasi dan diedukasi, bukan dibuat sulit. Itu aneh sekali," katanya.
Deddy mengaku heran mengapa hanya di mal saja yang diwajibkan untuk tes swab antigen. Padahal diketahui, jika pasar adalah tempat yang paling sulit untuk menerapkan prokes.
"Mungkin pengambil kebijakan kurang memahami tekanan ekonomi yang dialami para pedagang dan masyarakat kecil. Biaya untuk swab antigen itu ratusan ribu rupiah, tidak terjangkau oleh masyarakat. Ini memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang," ujarnya.
Deddy ingin, pemerintah melakukan pengawasan dan pengetatan di lapangan daripada mewajibkan swab antigen.
"Yang ditambah harusnya implementasi prokesnya di lapangan, bukan pengeluaran tambahan bagi publik di masa ekonomi sulit seperti ini," pungkasnya.
