Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa semua negara mengalami penurunan menggunakan transportasi umum. Namun demikian, bukan berarti harus serta merta beralih penggunaan pribadi.
"Di Indonesia, ada kecenderungan beralih memakai sepeda motor," kata Djoko di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menurut Djoko, yang harus dilakukan pemerintah adalah mengelola mobilitas warga mulai dari hulu hingga hilir dengan tetap mengutamakan transportasi umum, yang didukung bersepeda dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak pendek.
Terkait pandemi virus corona Covid-19 menuju era kebiasaan baru atau new normal, perlu kehati-hatian dan tanggungjawab semua pihak terkait mobilitas warga. Pasalnya mobilitas bukan hanya tanggungjawab dari Kementerian Perhubungan.
"Secara konsep dan teori kita sudah paham semua, bahwa transport is derived demand (transportasi adalah permintaan turunan dari aktivitas tata guna lahan)," ujarnya.
Dia menyampaikan, saat ini penanganan Covid-19 dari sisi mobilitas baru sebatas di hilir saja, membatasi kapasitas 50% dan sejenisnya. Akan tetapi di hulu masih terlihat kedodoran membatasi pergerakan masyarakat dengan travel demand management (TDM), bahkan pembagian shift jam kerja juga dapat dipakai untuk TDM.
"Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat meminta Kementerian Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengatur pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Negara BUMN untuk mengatur pola kerja pegawai BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatur pola kerja karyawan swasta," sebutnya.
Ia menyadari, ekonomi memang harus pulih, akan tapi perlu dipilih-pilih sektor ekonomi mana yang harus bergerak lebih dulu. Intinya, sektor-sektor esensial perlu dilepas terlebih dahulu di era kebiasaan new normal dan sektor non esensial dilepas belakangan saat pandemi memang sudah terlihat jelas penurunan kurvanya.
"Saat pandemi Covid-19, semua industri transportasi babak belur termasuk di Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat saat ini, yaitu memberikan bantuan atau insentif kepada pelaku industri transportasi sebagai jaring pengaman agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan selanjutnya saat kondisi menuju normal, insentif ini bisa digunakan untuk modal operasi," katanya.
Ke depannya, sambungnya, sistem pembelian layanan (buy the service) yang dirintis oleh Ditjenhubdat Kementerian Perhubungan juga harus ada klausul penggunaan dananya untuk membantu pelaku industri saat terjadi force majeur seperti saat ini.
Saat ini dengan Covid 19, TransJakarta, KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta pasti mengalami penurunan penumpang luar biasa dimana otomatis dana buy the service atau PSO (public service obligation) tidak terpakai optimal.
"Sehubungan dengan ini, perlu kiranya agar dana buy the service ini juga dapat ditransfer menjadi dana jaring sosial industri transportasi agar tidak ada PHK massal," imbuhnya.
