Partai Nasdem menegaskan bahwa keputusan reshuffle menteri di kabinet merupakan merupakan domain hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu adalah hak prerogatif presiden, nah dasarnya apa? Adalah evaluasi terhadap kinerja pembantunya,” kata Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Ali menyebutkan, yang mengetahui kinerja baik-buruk seorang menteri secara objektif dan subjektifnya itu adalah Presiden Jokowi sendiri.
Sementara berdasarkan kacamata Partai Nasdem sendiri para menterinya yang berada di dalam kabinet Jokowi sudah sepenuhnya bekerja secara maksimal.
“Kalau dari Partai Nasdem, ditanya tentang keberadaan menteri daripada kader Nasdem, menurut kami selama ini mereka sudah bekerja secara baik,” tutur Ali.
“Tapi, penilaian dari partai itu tidak menjadi bahan pertimbangan presiden karena itu penilaian subjektivitas dari Partai Nasdem,” tambahnya.
Selain itu, kata Ali, sejatinya Partai NasDdm enggan menaggapi isu reshuffle ini. Terlebih Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut belum mendengar apapun terkait reshuffle jabatan Menteri.
“Karena sampai hari ini kita belum pernah mendengar pernyataan resmi daripada presiden tentang rencana reshuffle itu,” tukas dia.
