Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menerima kunjungan dari delegasi Pemerintahan Prancis untuk membahas kerja sama antara kedua negara dalam upaya untuk melakukan penguatan konektivitas nasional.
Dilansir dari laman resmi Kominfo, Sabtu (19/12/2020), pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam lawatan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Republik Prancis Franck Riester, yang berkoordinasi langsung dengan menteri Eropa dan luar negeri Prancis.
Selain Menteri Franck, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Yang Mulia Olivier Chambard dan beberapa jajaran Pemerintahan serta Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia turut hadir di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (16/12/2020) lalu.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate beserta jajaran Kementerian Kominfo dan perwakilan pemerintah Prancis membahas beberapa isu utama yaitu peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1, pengadaan Pusat Data Nasional (PDN), serta penjajakan keterlibatan Prancis dalam agenda percepatan transformasi digital Indonesia.
Baca juga: OnePlus Dilaporkan Kerja Sama dengan Leica untuk Kamera OnePlus 9 Series!
Pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan antara Duta Besar Prancis dan Menteri Kominfo pada bulan Juli 2020 lalu.
Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps, diproyeksikan akan menjadi satelit telekomunikasi terbesar di Asia. Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Prancis.
“Pemerintah Prancis memiliki visi yang sama untuk meningkatkan konektivitas dan menghubungkan Indonesia dengan wilayah-wilayah lain," ujar Menteri Franck Riester, dilansir dari Antara, Sabtu (19/12/2020).
Oleh karena itu, pemerintah Prancis kembali menyatakan dukungan mereka untuk membantu percepatan pemenuhan pembiayaan proyek. Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran SATRIA-1 dapat dilakukan pada tahun 2023.
Dengan diluncurkannya satelit SATRIA-1 pada orbit Indonesia, pemerintah berharap kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan 150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik dapat dipenuhi.
Adapun titik layanan publik yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini antara lain sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas kesehatan.
