Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Selama empat tahun berturut-turut, pemerintah pusat mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah entitas yang memperoleh WTP juga meningkat dari 82 di tahun 2019 menjadi 85 untuk tahun 2019.?
Sementara itu, Wakil Presiden Mar'uf Amin menjelaskan kesempatan tersebut menjadi momen Presiden Jokowi untuk mengingatkan para menteri dan lembaga dapat mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran uang rakyat hingga bisa dirasakan kembali untuk rakyat.
"Seluruh menteri dan kepala lembaga diingatkan Presiden Joko Widodo agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reformasi, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara. Tujuannya, agar setiap uang rakyat yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.," kata Maruf Amin dalam keterangannya seperti dikutip Indozone dari Instagram resminya, Senin (20/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Wapres menjelaskan terkait anggaran Rp695,2 triliun yang dialokasikan untuk percepatan penanganan Covid-19, perlu diperhatikan bersama agar dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Artikel Menarik Lainnya:
