The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Demokrat Duga Penundaan Revisi UU Pemilu Ada Kepentingan, PPP: Tak Perlu Berspekulasi
Ilustrasi rapat di Kompleks Parlemen Jakarta. (INDOZONE)
News

Demokrat Duga Penundaan Revisi UU Pemilu Ada Kepentingan, PPP: Tak Perlu Berspekulasi

Menunda pembahasan revisi.

Kamis, 11 Februari 2021 17:58 WIB 11 Februari 2021, 17:58 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta semua pihak tidak perlu berspekulasi liar terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Walaupun lagi semua partai Koalisi pun bersikap senada dengan Jokowi.

Adapun pernyataan Arsul menanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan terkait dugaan adanya kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Kita menyikapi soal tidak berlanjutnya RUU Pemilu, RUU Pilkada itu tidak perlu  dengan lanmbungan yang terlalu jauh, seperti kita menendang bola yang jauh. Enggak perlu seperti itu,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Arsul mengakui ada dampak positif dan negatif dari revisi UU Pemilu ini. Namun dia menegaskan penundaan revisi UU tersebut bukanlah karena tujuan tertentu yakni memajukan Gibran di Pilkada DKI Jakarta.

“Mari kita lihat saja, tidak ada urusannya misalnya terkait nanti supaya kalau Mas Gibran sudah punya pengalaman jadi Walikota, 2024 bisa ke Pilkada DKI,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini bila Pilkada DKI dihelat pada tahun 2022 atau normalisasi, bisa saja Gibran langsung maju.  Sehingga tidak perlu menunggu di tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut juga tak ada hubungannya dengan upaya menjegal Anies Baswedan.

“Dan kemudian enggak ada hubungannya juga menurut saya ya. Ikhtiar untuk menjegal katakanlah pengaruh Pak Anies Baswedan,” tegasnya.

“Yang terpengaruh itu kan bukan Pak Anies saja, Kang Emil (Ridwan Kamil) kan juga terpengaruh juga. Dia kan juga sosok yang disebut sebagai Capres atau Cawapres potensial di 2024,” tambahnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan memandang ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan revisi UU Pemilu ini. Bahkan dia berujar ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahmy Fotaleno
Yulia Marianti
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US