Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney akan bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani di Teheran pada Minggu (7/3) waktu setempat dalam perannya sebagai fasilitator Dewan Keamanan PBB untuk membahas perjanjian nuklir.
Perjanjian nuklir yang akan dibahas itu disepakati pada 2015 oleh Iran dan negara-negara besar dunia.
Dilansir dari REUTERS melalui ANTARA, Sabtu (6/3), Iran sejauh ini menolak untuk mengambil bagian dalam pertemuan dengan negara-negara kekuatan dunia dan Amerika Serikat yang ditengahi oleh Uni Eropa. Pertemuan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.
Namun, beberapa sumber Eropa pekan ini mengatakan bahwa Teheran telah memberikan tanda-tanda positif tentang kemungkinan untuk pembicaraan informal setelah beberapa negara Eropa membatalkan rencana untuk mengkritik Teheran di badan pengawas nuklir PBB -- Badan Energi Atom Internasional (IAEI).
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang juga akan bertemu dengan Coveney selama kunjungannya, pada Jumat (5/3) mengatakan Iran akan segera menyampaikan rencana tindakan yang "konstruktif".
"Irlandia adalah pendukung kuat JCPOA. Dalam peran kami sebagai fasilitator, Irlandia ingin mempertahankan dialog yang erat dengan semua aktor, dan mendorong semua pihak untuk kembali sepenuhnya mematuhi perjanjian," kata Coveney dalam sebuah pernyataan.
Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa pada Januari mengambil posisi sebagai salah satu dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara tersebut telah ditunjuk sebagai fasilitator -- untuk pembicaraan perjanjian nuklir Iran 2015 -- untuk Dewan Keamanan.
Teheran dan Washington telah keluar dari upaya mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghancurkan perjanjian nuklir Iran yang terkunci dalam kebuntuan tentang siapa yang harus bergerak lebih dulu untuk menyelamatkannya. Trump menarik AS dari perjanjian nuklir itu pada 2018.
Inggris, Prancis, dan Jerman memutuskan untuk menghentikan sementara pengajuan resolusi yang mengkritik Iran di Badan Energi Atom Internasional pada Kamis (4/3).
Langkah itu dilakukan untuk tidak merusak prospek diplomasi setelah apa yang disebut ketiga negara itu sebagai konsesi yang diperoleh dari Iran untuk menangani masalah perjanjian nuklir yang belum tertangani.
Kebijakan nuklir Iran diputuskan oleh otoritas tertinggi negara itu, yakni pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dan bukan presiden atau pemerintah.
Kunjungan Menlu Irlandia dilakukan setelah kementeriannya pekan ini mengumumkan rencana untuk membuka kembali kedutaan besar Irlandia di Teheran pada 2023. Kedutaan tersebut ditutup pada 2012 sebagai bagian dari pemotongan anggaran.
