Bareskrim Polri menolak laporan yang dibuat oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) kepada Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani. Penolakan laporan itu dinilai karena ada syarat-syarat materil yang kurang dari pihak pelapor.
"Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur," kata Ketua PPMM David kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2020).
David diketahui bersama rekan-rekannya sudah melakukan proses pembuatan laporan polisi terhadap Puan Maharani. Sekitar 60 menit proses pembuatan itu berlangsung, ternyata polisi menolak laporannya.
Meski laporannya ditolak, David menyebut pihaknya tidak baper. Dia bahkan akan melakukan langkah lain untuk memproses Puan sesuai prosedur yang berlaku.
"Yang jelas kalau ditolak saya nggak baper sih ada langkah-langkah setelah ini kita akan ke MKD," ungkap David.
Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum David, Khoirul Amin mengatakan barang bukti yang mereka bawa merupakan produk jurnalistik. Alasan itu lah pihak kepolisian enggan menerima laporan tersebut.
"Kami diterima bagian Siber sama Kriminal Umum, kita mendiskusikan panjang. Ada lucu karena orang di dalam menyampaikan bahwa Youtube itu produk jurnalis dan Mabes Polri sudah MOU dengan Dewan Pers yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Mereka tetap ngotot tidak mau terima laporan kami," beber Amin.
Seperti diketahui, Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani akan dilaporkan oleh PPMM. Mereka melaporkan Puan karena tidak terima dengan ucapan Puan.
Ucapan Puan yang menjadi masalah yakni ucapan harapan agar Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Puan menyampaikan hal itu dalam acara rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
