Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan sejumlah catatan terkait dengan pelaksanaan Kartu Prakerja, khususnya soal pelatihan online di tengah pandemi seperti sekarang ini.
Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana menyebutkan, pihaknya sempat mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar terkait dengan konten yang disediakan dalam Kartu Prakerja.
Ia menyebutkan, dari hasil diskusi, para pakar mengatakan hanya ada 24% dari 1.800 pelatihan online dalam Kartu Prakerja, yang dianggap layak diikuti oleh warga.
"Dalam konten, kita lihat, kita diskusi dengan para pakar yang paham dengan masalah pelatihan dari 1.800 sekian pelatihan yang ada di prakerja. Menurut mereka, hanya 24 persen saja yang memang layak disebut sebagai pelatihan. Sehingga sisanya dianggap tidak layak sebagai pelatihan," ucap Wawan dalam diskusi virtual dengan Tema Cegah Korupsi, Tingkatkan Efektifitas Kartu Prakerja. Bagaimana Seharusnya? yang Digelar Rekat Anak Bangsa pada Sabtu (27/6/2020).
Ia menambahkan, dari banyaknya 24% konten yang dianggap layak, hanya 50% pelatihan yang bisa dilakukan secara online.
"Dari 24% itu juga kalau kita pilah lagi, itu hanya 50% yang bisa dilakukan pelatihannya lewat online. Jadi sisanya harus ada offline atau kombinasi dari kedua hal tersebut," sambungnya.
Wawan mengungkapkan, beberapa materi pelatihan banyak disediakan secara gratis di sejumlah kanal YouTube. Oleh sebab itu menurut Wawan, KPK merekomendasikan agar materi yang sudah ada di YouTube dan disediakan gratis, dikeluarkan dari Kartu Prakerja.
"Kemudian banyak materi-materi yang sudah ada di YouTube gratis itu dan ini mungkin perlu dilihat lagi Kalau memang persis bener yang di YouTube dan gratis, ya sudah itu dikeluarkan saja," sambungnya.
Ia juga menyebutkan, pihaknya telah merekomendasikan agar gelombang keempat pendaftaran Kartu Prakerja tidak dilakukan terlebih dahulu.
Pihak pelaksana Kartu Prakerja diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja dari gelombang satu hingga gelombang tiga, yang dianggap masih banyak kurangnya.
"Kami sudah berikan beberapa rekomendasi karena 3 batch sudah jalan maka rekomendasi kemarin batch keempat dihentikan dulu jangan sampai terus menerus keterlanjuran ini, sambil diperbaiki dulu batch 1 sampai 3. Jadi batch 4 dihentikan sambil perbaiki batch 1-3," jelasnya.
