Anies Diminta Gandeng Kepala Daerah Penyangga Jakarta untuk Efektifkan SIKM

- Kamis, 28 Mei 2020 | 21:47 WIB
Petugas memeriksa dokumen saat penyekatan arus balik yang akan masuk ke Jakarta di Gerbang Tol Cikupa di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. (INDOZONE/Arya Manggala)
Petugas memeriksa dokumen saat penyekatan arus balik yang akan masuk ke Jakarta di Gerbang Tol Cikupa di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. (INDOZONE/Arya Manggala)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Zita Anjani, berharap kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bersinergi dengan kepala daerah atau kota penyangga di wilayah Ibu Kota untuk mengefektifkan wajib kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang berhak.

Lewat ini, aturan SIKM dinilai akan maksimal halau warga atau seseorang orang luar Jabodetabek ingin masuk ke Jakarta.

"Saya harap koordinasi Pemprov dan daerah sekitar perlu Pak Anies buat, misalnya sama Wali Kota Bogor atau Tangsel (Tangerang Selatan). Kan tidak bisa DKI Jakarta yang kendalikan sendiri semuanya, jadi harus berlapis begitu dan seirama," kata Zita di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu yakin bahwa Anies bisa mengajak dan merangkul Pemda guna jalin kerja sama atau sinergi tersebut. Ini semata-mata untuk menyeleksi orang yang masuk ke Jakarta dengan syarat kantongi SIKM, ujungnya bisa mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Jabodetabek khususnya Jakarta.

"Saya belum dengar ada MoU dengan daerah sekitar. Di sini, ujian Pak Anies jadi gubernur. Saya yakin beliau mampu mengajak daerah sekitar seirama," ujarnya.

-
Petugas memeriksa kelengkapan Surat Izin Keluar Masuk SIKM Jakarta di Cek Poin PSBB Lampiri Kalimalang Jakarta. (Foto: INDOZONE/Febio Hernanto)

Dia menjelaskan, selain kerja sama itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus memaksimalkan kinerja perangkat atau lembaga yang ada seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka mengefektifkan pengawasan SIKM di lapangan. Meskipun saat ini DKI didukung oleh pemerintah pusat dengan satuan yang ada.

"Kita tahu polisi dan TNI diturunkan pemerintah pusat, kalau Satpol PP kita mampu, TNI dan Polisi bisa bekerja lebih ringan. Berapa banyak Satpol PP dan tenaga kesehatan kita yang akan turun untuk implementasi SIKM ini, agar jelas pelaksanaannya, kasih tahu ke publik," imbuhnya.

"Hukuman tidak menggunakan itu seperti apa, kemarin sudah dilarang mudik, tetap aja rame yang mudik. Ini publik butuh tahu," bebernya.

Ia juga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa siap menghadapi segala situasi yang ada, terutama pasca Lebaran. Sebab, pemohon SIKM diperkirakan akan meningkat karena banyak yang akan mengurus izin tersebut.

"Setelah lebaran akan terjadi lonjakan yang besar, sempurnakan sistem perizinan SIKM di website-nya. Jangan sampai akses sulit atau eror, akhirnya tidak bisa ke Jakarta karena kesalahan sistem. Pak Anies dan timnya pasti bisa lewati ini, niat baik harus dibarengi dengan kerja yang bagus," tandasnya.


Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

Berawal Saling Tatap, ODGJ Bacok Tetangga di Kepala

Selasa, 23 April 2024 | 19:30 WIB
X