The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Puan Maharani Berharap UU MLA Indonesia-Swiss Bisa Perkuat Pemberantasan Korupsi
Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, JakartaANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama/pri.
News

Puan Maharani Berharap UU MLA Indonesia-Swiss Bisa Perkuat Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2020 00:53 WIB 15 Juli 2020, 00:53 WIB

INDOZONE.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau "Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters" antara pemerintah Indonesia dengan Swiss menjadi undang-undang bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

"Terutama dalam pengejaran aset-aset terpidana kasus korupsi dan praktik pencucian uang sehingga proses 'recovery asset' dari hasil tindak pidana bisa dilakukan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7) dilansir ANTARA.

Hal itu dikatakan Puan usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7), yang salah satu agendanya pengesahan RUU MLA RI-Swiss menjadi UU.

Puan juga optimistis kejahatan perpajakan bisa ditanggulangi dengan pengesahan RUU tersebut.

"Jadi nanti tidak perlu lagi ada amnesti pajak karena UU ini bisa digunakan untuk memerangi kejahatan perpajakan dan penghindaran pajak yang selama ini menjadi 'pekerjaan rumah' kita," ujarnya.

Puan menyatakan UU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI-Swiss terdiri dari 39 pasal, pasal-pasal itu mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset.

"Juga mengatur penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan," katanya.

Ia menilai UU tersebut bersifat retroaktif atau berlaku surut, artinya pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.

"Hal itu sangat penting untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini terwujud," katanya.

Puan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan pimpinan serta anggota gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI yang berhasil menyelesaikan UU tersebut dalam satu masa persidangan.

Hal itu, menurut dia, membuktikan komitmen bersama yang kuat untuk pemberantasan korupsi terutama dalam tindak pidana kerah putih lintas negara.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Kana
Kana

Kana

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US