The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Panas! Tak Rela Kasus Buronan Korupsi BLBI Dihentikan Begitu Saja, MAKI Bakal Gugat KPK
Kolase foto Boyamin Saiman, Sjamsul Nursalim, dan Ketua KPK Firli Bahuri (Antaranews/Theinsiderstories)
News

Panas! Tak Rela Kasus Buronan Korupsi BLBI Dihentikan Begitu Saja, MAKI Bakal Gugat KPK

Jumat, 02 April 2021 11:22 WIB 02 April 2021, 11:22 WIB

INDOZONE.ID - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman bakal menggugat KPK karena menghentikan kasus buronan korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim dan istri.

Gugatan tersebut akan dilayangkan pada akhir April 2021 mendatang. Boyamin berharap keputusan KPK terhadap Sjamsul dan istrinya itu dibatalkan. 

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Boyamin melalui keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).

Menurut Boyamin, KPK tidak bisa begitu saja menerbitkan SP3 meski Mahkamah Agung telah melepas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari jerat hukum kasus korupsi BLBI.

Di satu sisi, dakwaan terhadap Syafruddin menduga adanya oknum lain yang terlibat. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem yurisprudensi.

"Artinya putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain," kata Boyamin.

Kuasa hukum buronan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan, memberi pernyataan usai KPK menghentikan kasus kliennya tersebut.

Melalui pernyataan tertulis, Otto menyebut keputusan KPK itu sebagai wujud dari penegakan keadilan.

"Akhirnya justice has been served terhadap klien dan memberikan angin segar dalam penegakan hukum oleh KPK di Indonesia," tulis Otto.

Menurut Otto, KPK telah mengambil keputusan tepat. Apalagi mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, juga telah dibebaskan dari segala vonis oleh Mahkaman Agung.

Di sisi lain, lanjut Otto, kasus yang menjerat kliennya itu sudah kadaluwarsa setelah lebih dari 20 tahun.

"Maka tidak ada legal basis untuk meneruskan penyidikan terhadap klien," tulis Otto.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengomentari penghentian kasus buronan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim.

Menurut Busyro, keputusan tersebut merupakan buntut dari revisi Undang-undang KPK yang menyebablan tumpulnya rasa keadilan.

"Harus saya nyatakan dengan tegas lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama undang-undang KPK hasil revisi usulan presiden," kata Busyro, Kamis (1/4/2021).

Sebelumnya, KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) terhadap dua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis (1/4/2021).

Menurut Alex, penghentian kasus ini telah sesuai Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Penghentian tersebut, kata Alex, demi memberi kepastian hukum.

"Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait tersangka SN dan ISN," kata Alex.

Sjamsul Nursalim adalah pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonsia (BDNI), satu di antara obligor BLBI. 

Bersama beberapa pemilik bank saat itu, Sjamsul Nursalim dianggap bersekongkol dengan pejabat Bank Indonesia menggembosi uang negara lewat fasilitas BLBI. 

Kerugian negara yang ditimbulkan Sjamsul diperkirakan mencapai Rp4,58 triliun. 

Sjamsul Nursalim dan Itjih ditetapkan tersangka korupsi BLBI untuk BDNI pada 10 Juni 2019 lalu. Namun, pasangan suami istri itu tak pernah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi maupun tersangka.

Sjamsul dan Itjih telah menetap di Singapura sejak beberapa tahun lalu dan sempat ditetapkan KPK dalam daftar pencarian orang (DPO).

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya juga sempat menjadi tersangka.

Arsyad diduga menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul. Arsyad dihukum 15 tahun di pengadilan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung melepasnya di tingkat kasasi.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Nanda Fahriza Batubara
JOIN US
JOIN US