Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung dihapus. Pasalnya, kata dia, proses pemilihan gubernur secara langsung sangat melelahkan.
Kemudian Cak Imin berpendapat, sistem pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dijalankan hanya untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan bupati (Pilbup) dan pemilihan wali kota (Pilwalkot).
“PKB mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya Pilpres dan Pilbup dan Pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan,” kata Cak Imin dalam sambutannya di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Baca Juga: Reshuffle Mencuat, PKB Siap Sodorkan Nama untuk Jadi Menteri Jika Diminta Presiden Jokowi
Bahkan, Cak Imin juga mengusulkan supaya jabatan gubernur dihapus. Sebab, menurutnya posisi gubernur tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.
“Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi,” ujarnya.
Baca Juga: Gibran Siap Jadi Cagub, PDIP: Prestasi Sebagai Wali Kota akan Jadi Evaluasi
Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI ini menyinggung soal iklim politik di era reformasi yang cenderung pragmatis. Dia menyebut, pragmatisme politik harus segera diatasi.
Sebab, lanjut Cak Imin, pragmatisme politik mengakibatkan masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) di dunia politik menjadi suram lantaran tidak memiliki modal yang besar.
“Karena aktivis-aktivis NU (Nahdlatul Ulama) yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk jabatan-jabatan publik sekarang berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis,” ujar Cak Imin.
“Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stress duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah,” pungkasnya.
