Ngobrol 4 Jam, Priyo Apresiasi Mendagri Tito Mau Terima Masukan Parpol

- Rabu, 29 Januari 2020 | 17:13 WIB
Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso (tengah) bersama enam petinggi Partai Politik (Parpol) memberi keterangan usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian, Rabu (29/1/2020). (INDOZONE/Murti Ali Lingga)
Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso (tengah) bersama enam petinggi Partai Politik (Parpol) memberi keterangan usai bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian, Rabu (29/1/2020). (INDOZONE/Murti Ali Lingga)

Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 lalu menjadi salah satu topik bahasan tujuh petinggi partai politik (Parpol) bersama Mendagri Tito hari ini di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020). 

Parpol menilai format Pilkada sebelumnya terbilang ribet sehingga dibutuhkan sistem yang baru agar tercipta proses demokrasi yang baik. 

"Kita tadi mendiskusikan tentang kedepan formatnya seperti apa, misalnya mengenai Pilkada apakah format Pilkada yang sekarang ini perlu dipertahankan atau perlu ada suntikan-suntikan (terobosan) perubahan," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Priyo mewakili para Sekjen Parpol kepada awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Priyo, perubah format proses pelaksanaan Pilkada selama ini perlu dipikirkan dan dibahas ulang. Ia memandang masih ada kepentingan yang belum terakomodir dalam aturan yang ada selama ini dan ini semuanya demi kepentingan bersama.

"Karena ini menyangkut ihwal penting sekali mengenai kesatuan atau beberapa gejolak dan problem politik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama yang masih rawan," ungkapnya. 

"Juga perpolitikan, apakah dipertahanakan ide-ide misalkan presidensial threshold, yang mengangkang demikian besarnya yang kemaren berakibat pembelahan di dua perpolitikan yang sampai sekarang cost social-nya masih juga tinggi," lanjutnya. 

Dikatakannya juga, jika sistem Presidential Threshold yang selama ini hanya menghasilkan dua kubu atau figur dalam kontestasi politik maka sangat disayangkan. Pasalnya, dampak sosial atau cost social-nya masih sangat tinggi dan berisiko. 

"Ini yang kita risaukan adalah cost social yang mahal yang harus dibayar bangsa ini, untuk itu," bebernya.

Kendati demikian, ia dan enam petinggi Parpol lainnya sudah menyampaikan ide dan pandangan bagaimana proses demokrasi di Indonesia bisa diperbaiki lewat aksi nyata. Priyo juga mengapresiasi Mendagri Tito yang terlah terbuka menerima masukan dari mitra utamanya, Parpol. 

"Tadi ada pikiran, apakah memungkinkan teman-teman yang di Parlemen betul-betul memperhatikan sisi ini. Ya kita benahi kemungkinan (Presidential) Threshold untuk presiden, agak diturunkan sedikit lah atau tadi ada pikirkan, kalau perlu nol persen misalnya," pungkasnya. 

Seperti diketahui, pertemuan tujuh petinggi Parpol dan Mendagri Tito ini berlangsung sekira empat jam dan digelar tertutup. 
 

Artikel Menarik Lainnya

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X