The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Sejumlah Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Pelabelan Teroris kepada KKB
Sejumlah tokoh dalam forum senior Papua meminta pemerintah mengkaji pelabelan teroris terhadap KKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/5/2021). (INDOZONE/Harits Tryan Akhmad)
News

Sejumlah Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Pelabelan Teroris kepada KKB

Ini alasannya.

Selasa, 04 Mei 2021 14:23 WIB 04 Mei 2021, 14:23 WIB

INDOZONE.ID - Sejumlah tokoh dalam forum senior Papua menyoroti pelabelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mereka mengingatkan agar pemerintah hati-hati dan mengkaji kembali penetapan label teroris tersebut.

"Perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali. Sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda," kata salah satu tokoh forum senior Papua Steve L Mara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Ia mengingatkan, adanya pelabelan teroris kepada KKB akan memberikan dampak terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

Sementara itu, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi mengingatkan agar operasi militer yang di Papua oleh TNI dapat dilakukan dengan hati-hati.

"Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Karena TNI itu militer, itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara. Tidak ada militer berarti negara itu ambruk," beber dia.

Mantan Menteri KKP di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai guna menyelesaikan konflik di Papua ini agar dapat mengedepankan penegakan hukum.

"Saya melihat harus penegakan hukum yang dilakukan TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati itu tidak ada pelanggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumarera atau di Sulawesi," imbuhnya.

Sejumlah Papua yang hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Freddy Numberi; Anggota DPD RI Yorrys Raweyai; mantan staf khusus presiden Lenis Kogoya; Nick Messet; Thaha M. Alhamid; Frans Ansanai; Marthen Maran; Rosaline I. Rumaseuw; Sam Koibur; Victor Abraham Abaidata; Ismail Asso; Michael Yerisetouw, dan Steve L. Mara.

BACA JUGA: Begini Kronologi Pembakaran Sekolah-Puskesmas oleh KKB

Berikut pernyataan resmi, Seruan Moral Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Kepada Pemerintah:

1. Mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri demi kemanusiaan dan keadilan;

2. Label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali, sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

3. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah.

4. Menyikapi akar masalah di tanah Papua, langkah penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak, namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda, dikarenakan di Tanah Papua ada banyak faksi;

5. Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI

6. Perlu kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan undang-undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar tidam menimbulkan dampak ikutan/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat dilategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM

7. Pemerintah perlu melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres No 20 Tahun 2020.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahmy Fotaleno
Utami Evi Riyani
Harits Tryan Akhmad
JOIN US
JOIN US