Pemerintah menyadari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada pendapatan rakyat kecil dan belum optimal.
Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan mengatakan PPKM Darurat bukan pilihan mudah bagi pemerintah.
"PPKM Darurat bukan pilihan mudah. Di satu sisi harus menghentikan penularan varian Delta. Di sisi lain dampak terhadap ekonomi rakyat kecil cukup besar," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7) dikutip dari ANTARA.
Dia mengatakan ekonomi rakyat kecil terdampak akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan juga harus ditutup, pabrik harus mengurangi jumlah karyawan yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan, serta restoran dan tempat makan hanya boleh melayani pesanan untuk dibawa pulang.
"Tentu akan berpengaruh kepada omset usaha atau pendapatan harian pedagang kecil," ujar Luhut.
Baca juga: Mardani Hamdan Oknum Satpol PP Pemukul Pasutri Pemilik Warkop di Gowa Dijemput Polisi
Dia menegaskan bukan kebijakan mudah menyeimbangkan antara faktor kesehatan dan ekonomi, namun pemerintah memutuskan PPKM Darurat perlu diambil untuk menghentikan laju penularan virus COVID-19 varian Delta.
Sebagai upaya meringankan beban rakyat yang terdampak, Presiden telah memerintahkan jajaran untuk memberikan tambahan bantuan sosial senilai Rp39,19 triliun untuk masyarakat.
PPKM Darurat juga dinilai banyak pihak belum efektif dan optimal untuk menekan mobilitas masyarakat dan laju penularan virus tersebut.
Tekait hal tersebut, Luhut meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi saat ini.
"Sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan Jawa-Bali ini masih belum optimal," tuturnya.
