Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mempertanyakan kapasitasMenko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim 110 juta netizen ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Hasto, isu politik hukum dan keamanan, merupakan ranah Menkopolhukam.
“Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” ungkap Hasto dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
Ia meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait big data yang mengklaim 110 juta netizen setuju penundaan Pemilu 2024.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu, dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” jelas Hasto.
Baca juga: Deretan Kendaraan Doni Salmanan Disita, Terparkir di Bareskrim: Ada Porsche untuk Istri
Lihat Kehendak Rakyat
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP mengimbau sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi, yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
Dia menyarankan Luhut melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Hal itu agar politik kekuasaan berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” beber Hasto.
“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.
