Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kembali menyoroti upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Melalui akun Twitter @KataBewe, Minggu (9/5/2021), Bambang membagikan pernyataan resmi LAKPESDAM PBNU soal Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK.
Seperti diketahui, PBNU mengecam tes yang diduga untuk menyingkirkan sejumlah pegawai berintegritas.
Bambang pun berpendapat bahwa Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri, sudah seharusnya diminta mundur.
Sebab, Firli tidak hanya dianggap menghancurkan upaya pemberantasan korupsi. Namun juga menikam dan merusak citra pemerintahan.
"Pernyataan CADAS dr Lakpesdam NU soal kontroversi TWK Cacad di KPK sangat keren. BRAVO. Ditunjukan, ada problem fundamental disitu. Saatnya, Ketua KPK hrs diminta MUNDUR krn tdk hny sdh menghancurkan upaya pemberantasan korupsi tp jg sdh 'menikam' & merusak citra pemerintahan," tulis Bambang.
Pernyataan CADAS dr Lakpesdam NU soal kontroversi TWK Cacad di KPK sangat keren. BRAVO. Ditunjukan, ada problem fundamental disitu. Saatnya, Ketua KPK hrs diminta MUNDUR krn tdk hny sdh menghancurkan upaya pemberantasan korupsi tp jg sdh "menikam" & merusak citra pemerintahan. pic.twitter.com/xK7MV4rdi1
— Bambang Widjojanto (@KataBewe) May 9, 2021
Baru-baru ini, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU) merilis pernyataan sikap mereka atas kondisi yang menimpa KPK.
Bagi LAKPESDAM PBNU, Tes Wawasan Kebangsaan yang diterapkan kepada pegawai KPK beberapa waktu lalu menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, deskriminatif serta berpotensi melanggar HAM.
"TWK akhirnya tampak digunakan untuk mengeluarkan dan menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan korupsi yang ditangani KPK," petikan pernyataan resmi yang diteken Ketua LAKPESDAM PBNU Rumadi Ahmad.
Tes wawasan kebangsaan 1.351 pegawai KPK sangat bermasalah karena banyak indikasi seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar HAM.
— Jaringan GUSDURian (@GUSDURians) May 8, 2021
Alih-alih menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, TWK itu lebih terlihat seperti Litsus saman Orde Baru.
Rilis dari @Lakpesdam_PBNU pic.twitter.com/CksQW1JbrL
