The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Menkumham: Kebijakan Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Bukan Untuk Kekang Masyarakat
Menhukam Yasonna Laoly. (Istimewa).
News

Menkumham: Kebijakan Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Bukan Untuk Kekang Masyarakat

Kamis, 29 Juli 2021 10:43 WIB 29 Juli 2021, 10:43 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa berbagai kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah termasuk penerapan PPKM bukan untuk mengekang masyarakat melainkan demi keselamatan bersama.

"Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM harus kita dukung sepenuhnya," kata dia saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi di Jakarta, Kamis (29/07), seperti dilansir Antara.

Sebab, kebijakan PPKM adalah ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang hingga kini penyebaran-nya masih terus terjadi.

Walaupun kebijakan itu berdampak luas kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal itu harus tetap dilakukan agar pandemi segera bisa diakhiri.

bantuan pandemi
Tangkapan layar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menyerahkan bantuan dana sosial secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, apalagi kebijakan PPKM dilanjutkan pemerintah hingga 2 Agustus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberian bantuan sosial.

Misalnya, pemberian obat-obatan, subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, bantuan sosial tunai dan lain sebagainya terus dilakukan.

"Dalam konteks ini Kemenkumham ingin memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada masyarakat melalui sumbangan para pegawai," ujar Yasonna.

Pemberian bantuan sosial yang dinamakan Kumham Peduli, Kumham berbagi merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pada kegiatan itu, Yasonna menyerahkan dana sosial secara simbolis kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Tujuh Kantor Wilayah penerima dana sosial yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

TAG
Zal
Zal

Zal

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US