Presiden Jokowi mengaku kesal dan geram terkait buruknya akurasi data bantuan sosial (bansos). Menurut Jokowi, data bansos amburadul dan tumpang tindih. Sehingga hal ini bisa membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat.
"Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).
Selain data bansos, Jokowi juga menyinggung perbedaan data dari pemerintah daerah dan pusat. Jokowi meminta agar hal seperti itu segera diselesaikan.
Jokowi berpesan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah. Sehingga, akurasi data bisa tercapai dan memudahkan semua program pemerintah.
"BPKP ini harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data," tegas Jokowi.
Jokowi pun meminta kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti apabila mendapatkan rekomendasi dari BPKP. Masalah harus dituntaskan jangan sampai terulang setiap tahun.
"Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah, sehingga nggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," ungkap Jokowi.
