Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas menyatakan alangkah baiknya masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Adanya aturan ini menurutnya untuk mencegah adanya penambahan korban Covid-19.
“Apalagi seperti kita ketahui masalah Covid-19 ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa sehingga tujuan kita untuk mensejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan,” kata Anwar kepada Indozone, Jumat (2/7/2021).
Justru Anwar menyebut akibat dari Covid-19 jumlah orang miskin di negeri ini menjadi bertambah. Untuk itu agar tak semakin dalam terpuruknya perlu langkah yang tepat dalam menangani hal ini.
Namun untuk itu pemerintah harus bisa terlebih dahulu menumbuhkan trust dari masyarakat yang menurut dia sudah nyaris hilang. Karena ketidaktegasan pemerintah misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing dari Tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara.
Baca Juga: POPULER: Kasus Wanita Hina Alquran Dihentikan & Mobil Masuk Sungai, Ayah dan 3 Anak Tewas
“Tapi meskipun demikian karena keadaan penyebaran Covid-19 ini benar-benar sudah tidak terkendali maka kita harus bersatu. Mari kita singkirkan terlebih dahulu perbedaan yang ada diantara kita dan kita fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan ppkm itu sendiri karena itulah yang terbaik untuk kita semua,” tutur Anwar.
Untuk itu, sambung Ketua PP Muhammadiyah itu, wajib hukumnya bagi semua sebagai warga bangsa untuk mendukung dan menyukseskannya. Namun sepanjang sepengetahuannya, sukses dan tidak suksesnya sebuah program tidak hanya ditentukan oleh baik dan tidak baiknya program yang telah dibuat oleh pemerintah.
“Tapi adalah juga sangat-sangat tergantung kepada dukungan dari masyarakat itu sendiri apakah mereka mendukungnya atau tidak. Untuk itu akan lebih arif jika pemerintah juga harus mendengar suara dan masukan dari masyarakat,” tegasnya.
“Untuk kemudian pemerintah bersama masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi serta advokasi secara intensif agar PPKM ini benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat RW dan RT,” tandasnya.
