Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pihaknya sangat optimis dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada masa sidang berikutnya.
Hal ini dikatakan Meutya menjawab keseriusan dan langkah DPR perihal maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal.
“RUU PDP mudah-mudahan di masa sidang berikutnya selesai, kita sudah ingin sekali menyelesaikan di masa sidang berikutnya,” kata Meutya saat ditemui DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).
Meutya berkata sampai sekarang antara pemerintah dan DPR hanya ada satu poin yang kurang. Di mana mengenai otoritas yang menangani data pribadi.
“Intinya bentuknya itu baik si otoritas ini di bawah pemerintah atau pun independen,” beber Meutya.
BACA JUGA: Sertifikat Vaksin Jokowi Tersebar, Menkes: Data Pejabat Ditutup!
Menurut Politisi Partai Golkar itu, otoritas yang mengawasi data pribadi ini harus kuat. Pasalnya Meutya memandang percuma saja kalau independen atau mungkin di bawa pemerintah tapi tidak kuat.
“Dia harus kuat, percuma juga kalau independen tapi tidak kuat atau lalu di bawah pemerintah menjadi tidak kuat,” tutur Meutya.
Artikel Menarik Lainnya:
