100 Hari Berlalu, Jokowi-Ma'ruf Masih Punya PR soal Penegakan Hukum
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wapres Ma'ruf Amin (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
News

100 Hari Berlalu, Jokowi-Ma'ruf Masih Punya PR soal Penegakan Hukum

Beberapa harus dibenahi.

Jumat, 31 Januari 2020 14:54 WIB 31 Januari 2020, 14:54 WIB

INDOZONE.ID - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih memiliki sejumlah persoalan terkait penegakan hukum.  

Situasi itu diketahui setelah 100 hari masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Ferdian menilai kebijakan hukum yang diterapkan belum memiliki pakem.  

"Kesan masih mencari bentuk, meraba, dan kehilangan orientasi cukup kuat ditangkap oleh publik. Momentum 100 hari menguap tanpa pijakan kuat, khususnya di bidang hukum," kata Ferdian saat dihubungi Indozone, Jum'at (31/1/2020).

Ferdian menilai, momentum 100 hari itu menjadi batu lompatan bagi pemerintah melangkah secara mantap, terukur, dan sistemik.

"Gagasan reformasi legislasi dikumandangkan Jokowi sejak periode lalu. Namun, nyatanya tidak tampak di 100 hari pertama. Reformasi legislasi tidak tampak dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020," jelasnya.

Hal itu nampak pada Prolegnas Prioritas 2020. Sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU) semestinya cukup diatur di bawah UU, namun masuk daftar Prolegnas Prioritas.

Begitupun dengan keberadaan Pusat Legislasi Nasional yang dirancang sebagai lembaga di bawah Presiden juga tak kunjung dibentuk. Padahal, saat kampanye Pemilu 2019, keberadaan lembaga ini diandalkan Jokowi untuk membereskan persoalan legislasi dan regulasi.

"Hal ini makin menegaskan gagasan reformasi legislasi Jokowi hanya lips service," ujar Ferdian.

Ferdian menjadikan bidang penegakan hukum titik paling krusial pada 100 hari Jokowi-Ma'ruf. Kasus yang menyeret Harun Masiku, merupakan titik terendah capaian penegakan hukum selama periode tersebut.

"Sejumlah polemik yang muncul di seputar penanganan kasus ini tidak terlepas dari desain KPK setelah perubahan melalui UU No 19/2019. Kasus Harun Masiku ini merupakan pertaruhan wajah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di bidang penegakan hukum. Masalah ini harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah menuntaskan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas," katanya.

Begitupun kasus-kasus yang mengemuka di industri asuransi juga menjadi ujian bagi pemerintahan Jokowi, berkomitmen menegakkan hukum secara adil, fair, dan akuntabel. Meski, dalam konteks ini, Kejaksaan Agung menampakkan sisi keseriusan mengungkap persoalan di industri asuransi.

"Jokowi harus mengubah cara pengelolaan persoalan di bidang hukum, khsususnya setelah 100 hari pemerintahan. Pemerintah harus teguh pada rencana kerja yang telah direncanakan seperti reformasi legislasi. Pemerintah juga harus lebih responsif terhadap partisipasi, aspirasi dan masukan dari publik," ujarnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fauzi
Ivanrida
Mula Akmal
Fauzi

Fauzi

Editor
Ivanrida

Ivanrida

Writer
Mula Akmal

Mula Akmal

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU