Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa operasi yustisia yang selama ini dilakukan tidak adil kepada masyarakat karena sasarannya hanya pada kelas bawah.

"Operasi yustisia selama ini tidak adil, karena yang hampir tersasar selalu yang di bawah, yang tertangkap itu selalu yang di bawah," kata Anies di Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/6), dikutip dari Antara.

Menurut Anis, semua warga Indonesia tidak boleh dibedakan antara kaya-miskin, tengah, atas atau bawah. Namun, harus berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan.

"Kita yakin bahwa mekanisme pasar tenaga kerja akan terjadi, ketika di situ ada lapangan pekerjaan, orang akan mencari pekerjaan, ketika tidak ada lapangan pekerjaan dia akan mencari ke tempat lain yang ada lapangan pekerjaan," kata Gubernur Anis.

Datangnya orang ke suatu kota, lanjut Anies, karena adanya lapangan pekerjaan. Hal itu terbukti dari pembangunan infrstruktur supaya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di banyak tempat.

"Kami percaya bahwa ke depan yang namanya pergerakan kota tetap terjadi urbanisasi, tapi belum tentu Jakartanisasi. Kalau dulu urbanisasinya itu ke Jakarta kalau sekarang urbanisasi ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia," katanya.

Karenanya, dia meminta kepada warga pendatang yang datang ke DKI agar segera melapor. Bedanya, kata Anies, saat ini Pemprov DKI tidak melakukan operasi penangkapan-penangkapan karena memang tidak perlu ada yang ditangkap.

Anis menuturkan bahwa WNI bisa kemana saja. Jadi rasanya aneh kalau di terminal ada warga pendatang diperiksai karena bukan penduduk setempat.

"Tahun lalu tidak ada operasi yustisia juga dan ini sebenarnya menggambarkan perkembangan ekonomi. Kita berharap dengan ada pembangunan di banyak wilayah di Indonesia maka lapangan pekerjaan pun tersedia di banyak tempat," kata Anies.

Tercatat pada tahun lalu, jumlah pemudik dari Jakarta berjumlah 5.865.000 orang. Kemudian, arus baliknya meningkat menjadi 5.934.000 orang. Selisih 69 ribu orang.