Dampak Pandemi Covid-19 tentunya berpengaruh pada berbagai hal, Pemerintah pun mengeluarkan sejumlah stimulus pada masyarakat mulai dari bantuan tunai, paket sembako, keringanan kredit dan kartu Prakerja yang selalu digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kartu Prakerja ini menggaet delapan platform digital dalam kerjanya, salah satu platform digunakan untuk pelatihan dengan menggandeng Ruangguru yang CEO-nya merupakan Staf Khusus Milenial Jokowi, Belva Devara.
"Pak @jokowi apakah benar "stafsus milenial" Presiden, Belva Devara, adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar Rp5.6 triliun?," ucap Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam akun Twitternya, Selasa, (14/4/2020).
Dia mengatakan hal ini telah menodai semangat Presiden Jokowi yang tidak ingin ada konflik kepentingan dan semangat anti korupsi yang dibangunnya. Bahkan Rachlan mengaitkan dengan pasal kebal hukum yang ada di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Covid-19.
"Perusahaan yang dipimpin stafsus milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp5,6 Triliun. Kini kita tahu apa guna pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu Covid-19 itu," tegasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus, bisnis terpuruk, dan terjadi PHK dimana-mana. Namun, negara malah menyediakan Rp5.6 Triliun untuk pelatihan online yang disinyalir segai upaya korupsi.
"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," katanya.
Dia pun meminta Jokowi untuk menghapus pelatihan online tersebut dan lebih baik memberi bantuan sosial langsung pada masyarakat.
"Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini:
1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan.
2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech.
3. Pecat stafsus korup!," katanya.
Artikel menarik lainnya
-
Hambat Penyebaran Corona, Pemerintah Naikkan Harga Tiket Transportasi
-
Di Tengah Pandemi Covid-19, Perantau di Jakarta Bisa Ajukan Permohonan Bansos
-
Luhut: Penduduk RI 270 Juta, yang Meninggal Akibat Covid-19 Enggak Sampai 500
