Anggota DPR RI, Habiburohkman menyarankan agar program kartu pra kerja diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saran itu dicetuskan oleh Habiburokhman karena ia tak ingin ada pihak yang memanfaatkan program kartu pra kerja yang dijalankan Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan oleh Habiburohkman dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK secara virtual pada Rabu (29/4/2020).
Dalam rapat tersebut, Habiburohkman mengatakan bahwa ide Jokowi sangat baik, namun ia khawatir dengan pelaksanaannya yang memungkinkan ada pihak yang memanfaatkannya.
"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," ujar Habiburokhman.
Dia juga meminta KPK mengawasi proses pengadaan jasa pelatihan dengan bayaran yang tak wajar.
"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek 600.000, di YouTube itu gratis," ungkap Habiburohkman.
Anggota dari fraksi Gerindra itu tidak ingin dana Rp20 triliun untuk program kartu pra kerja tersebut terbuang sia-sia hanya karena pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ia meminta KPK serius mengejar pihak-pihak tersebut.
"Itu dikejar pak, ini kita geregetan pak, kita pengen Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata Habiburohkman.
