Staf Khusus Presiden Bidang Sosial bakal mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan inovasi dengan mendirikan unit layanan disabilitas terintegrasi.
Unit layanan disabilitas ini harus memberikan layanan nyata yang terintegrasi. Selain itu, disabilitas nantinya tidak hanya menjadi domain Kementerian Sosial.
"Tapi juga menjadi tanggung jawab semua kementerian. Tak terkecuali Kementerian Pendidikan untuk terus mewujudkan sekolah inklusi," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia dalam keteranganya, Selasa (17/12).
Perempuan pendiri Thisability Enterprise menegaskan, keterbatasan yang disandang anak berkebutuhan khusus, bukanlah penghalang untuk maju. Jika diberikan kesempatan, anak-anak berkebutuhan khusus mampu mengembangkan wawasan dan karir profesionalnya.
"Di negeri ini, kesempatan berkarya bagi semua orang telah terbuka lebar tanpa terkecuali. Buktinya, Presiden Jokowi telah memberi ruang besar. Saya sebagai disabilitas kini bisa duduk di sebelah mendampingi presiden,” kata Angkie.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan, komitmennya mewujudkan Kabupaten Inklusi. Salah satunya dengan terus meningkatkan jumlah sekolah inklusi yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Di Banyuwangi, para pelajar yang berkebutuhan khusus, tidak harus sekolah di SLB. Namun, saat ini kita terus mewujudkan sekolah inklusi yang bisa menerima anak-anak tersebut,” kata Anas.
Selain itu, sebagai daerah yang tengah fokus menjadikan pariwisata sebagai primadona, Banyuwangi juga bertekad mewujudkan daerah wisata ramah disabilitas.
"Kami sedang menyiapkan tempat khusus, sekaligus memastikan sejumlah tempat wisata di Banyuwangi dilengkapi berbagai fasilitas yang cukup memudahkan bagi teman-teman disabilitas," katanya.
Artikel Menarik Lainnya:
- 2020, Akreditas Sekolah Jadi Penentu Kuota Siswa Masuk SNMPTN
- Potret Drakes Beach, Pantai yang Viral Karena Ikan Penis
- Muhammadiyah Sebut Etnis Uighur di China Sulit untuk Ekspresikan Agama
