Pemerintah Bantah RUU Cipta Kerja Identik Sentralisasi Kekuasaan
Aktivis buruh Yogyakarta menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang dinilai hanya berpihak pada pengusaha. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)
News

Pemerintah Bantah RUU Cipta Kerja Identik Sentralisasi Kekuasaan

Apa alasannya?

Senin, 17 Februari 2020 18:12 WIB 17 Februari 2020, 18:12 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah membantah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pekan lalu, sangat identik dengan sentralisasi kekuasaan. 

Pemerintah pun membantah anggapan RUU Cipta Kerja mencederai prinsip-prinsip otonomi daerah, karena aturan tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B mengenai Pemerintahan Daerah. 

"RUU Ciptaker justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Senin (17/2/2020). 

Susiwijono mengatakan, pemerintah pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” sambung Susiwijono. 

Sesmenko Perekonomian pun menjelaskan, konsepsi RUU Ciptaker ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS). 

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. 

"Perizinan berusaha yang terintegrasi dan dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,” terang Susiwijono. 

Perizinan berbasis elektronik ini pun, lanjut Susiwijono, telah direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi, sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fauzi
Ivanrida
Sigit Nugroho
Fauzi

Fauzi

Editor
Ivanrida

Ivanrida

Writer
Sigit Nugroho

Sigit Nugroho

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US