The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Komisi E DPRD DKI Jakarta Temukan Anggota TGUPP Jadi Dewas RSUD
ANTARA/Livia Kristianti
News

Komisi E DPRD DKI Jakarta Temukan Anggota TGUPP Jadi Dewas RSUD

Senin, 09 Desember 2019 13:02 WIB 09 Desember 2019, 13:02 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan Yudha Permana, menemukan salah satu anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi dewan pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Temuan anggota TGUPP yang jadi dewas di tujuh RSUD DKI Jakarta ini diperoleh dari penyisiran anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Hariyadi itu TGUPP kan ya?" kata Rani bertanya pada anggota Komisi E lainnya, yaitu Yudha Permana.

Setelah mendengar pernyatan Rani, Yudha kemudian bertanya langsung kepada Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any.

RSUD
ilustrasi/ANTARA/Dewa Wiguna

Khafifah Any kemudian membenarkan bahwa Hariyadi adalah anggota TGUPP dan salah satu anggota dewan pengawas di tujuh RSUD di DKI.

"Memang benar, namun beliau kan dari unsur luar. Payung hukumnya ada di dalam pergub," kata Khafifah.

Ketika ditanya apakah Achmad Hariyadi mendapatkan dua pemasukan dari anggaran daerah, Khafifah mengatakan bahwa anggaran Dewas RSUD berbeda dengan gaji untuk TGUPP.

"Ini dananya dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pak. Lagian dia memang bukan PNS, termasuk dalam golongan profesional," kata Khafifah.

Ia menambahkan keberadaan dewan pengawas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 266/2016, tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang baru diimplementasikan pada tahun 2017.

Setelah mendengar penjelasan dari Khafifah, Ketua Komisi E Iman Satria memutuskan untuk memanggil Achmad Hariyadi, yang merupakan dewan pengawas merangkap anggota TGUPP bidang percepatan pembangunan. Pemanggilan itu guna mempertanyakan tentang tugas pokok dan fungsinya selama menjadi dewan pengawas tujuh RSUD tersebut.

Adapun tujuh RSUD yang masuk dalam pengawasan Hariyadi, yaitu RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih dan RSUD Duren Sawit.

Sementara itu, dana yang dianggarkan untuk Dewan Pengawas RSUD oleh Dinas Kesehatan DKI dimasukan dalam Anggaran BLUD RS Koja sejumlah Rp211 juta. Jumlah ini diberikan untuk satu tim dewan pengawas dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam Pergub 226/2016 tertuang bahwa satu tim Dewan Pengawas RSUD terdiri atas lima anggota dari profesional, asosiasi kesehatan, pemilik RS dan tokoh masyarakat. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Indozone
Putri

Putri

Writer
JOIN US
JOIN US