Pemerintah memastikan, ibu kota baru yang tengah dipersiapkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, akan berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan Ibu Kota Pemerintahan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, usai menggelar rapat pemindahan ibu kota di kantornya, Jumat (15/11).
Politisi PPP ini mengatakan, selain memboyong pekerja pemerintah, lembaga negara juga turut dipindahkan ke kawasan yang baru.
"Tentu yang kita inginkan itu Ibu Kota Negara dan juga Ibu Kota Pemerintahan. Kalau dia hanya Ibu Kota Pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, berarti lembaga-lembaga negara masih ada di sini (Jakarta). Tapi karena Ibu Kota Negara, semua pindah ke sana. Nah, itulah yang harus menjadi pemikiran kita semua," ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk direktorat jenderal yang ada di Jakarta saat ini. Menurutnya, direktorat jenderal kementerian bisa disebar ke beberapa pulau yang ada di Indonesia.
"Kita ada sekitar 200-an direktorat jenderal kenapa tidak beberapa dari direktorat jenderal itu bisa kita pindahkan ke beberapa pulau di Indonesia," tandasnya. (NS)
