The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Hati-hati! KPK Terima Informasi Pemotongan Intensif Tenaga Kesehatan Mencapai 70 Persen
Ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARANEWS)
News

Hati-hati! KPK Terima Informasi Pemotongan Intensif Tenaga Kesehatan Mencapai 70 Persen

Selasa, 23 Februari 2021 20:57 WIB 23 Februari 2021, 20:57 WIB

INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan oleh pihak manajemen sebuah rumah sakit.

Tak tanggung-tanggung, potongan tersebut mencapai 50 hingga 70 persen. KPK pun mengimbau manajemen rumah sakit tersebut agar menghentikan ulahnya.

Informasi adanya pemotongan ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa (23/2/2021).

"Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien COVID-19," kata Ipi dilansir dari ANTARA.

Pada Maret hingga akhir Juni 2020, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan melalui kajian cepat terkait penanganan COVID-19 di bidang kesehatan.

Sejumlah permasalahan tersebut di antaranya potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT).

Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, lanjut Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT).

Kemudian pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten, kota dan provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, dan pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada tenaga kesehatan.

Atas rekomendasi tersebut, Ipi mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru.

Mereka melakukan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani COVID-19.

"Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes," ujar dia.

KPK mengingatkan bahwa insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah.

"Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Ipi.

Menarik Lainnya:

Nanda Fahriza Batubara
JOIN US
JOIN US