Penertiban badut di beberapa titik lampu merah Tanjungpinang, Kepri, menimbulkan kontroversi. Publik menganggap hal ini tidak perlu karena menghambat rezeki orang lain.
Wali Kota Tanjungpinang, Kepri, Rahma mengatakan penertiban yang dilakukan ini didasari pertimbangan aspek keselamatan bagi warga yang mengenakan kostum badut itu.
"Memang pro dan kontra, cuma kami ingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di lampu merah," kata Rahma, dikutip dari Antara, Senin (8/2/2021).
Rahma menegaskan tidak melarang badut-badut mencari nafkah. Namun, sebaiknya dilakukan di tempat-tempat keramaian yang lebih aman dan layak.
"Kalau di lampu merah berbahaya, kita juga tidak tahu ada yang merasa terganggu atau tidak. Jadi dilakukanlah penertiban itu," jelasnya.
Selain menertibkan badut, beberapa pengamen jalanan juga ditertibkan. Rahma memahami bahwa badut dan pengamen hanya berusaha bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kami khawatir jika terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab, semoga masyarakat Tanjungpinang dapat memahaminya sehingga tidak lagi berkembang komentar miring yang ditujukan atas tindakan Pemkot Tanjungpinang," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani menyampaikan ada Perda yang mengatur tentang ketertiban umum. Pihaknya tidak melarang mereka berusaha asalkan di tempat yang benar.
"Secara nurani kita juga prihatin, akan tetapi kami menjalankan tugas untuk melaksanakan aduan masyarakat yang meminta untuk ditertibkan karena ada sebagian yang berpikir posisi mereka membahayakan untuk mereka sendri," ungkap Yani.
Menurutnya, tak ada yang bis amenjamin di terik panas dengan kostum yang panas, bisa saja badut tersebut pingsan dan malah membahayakan baik untuk mereka dan pengguna jalan.
Para badut ini biasanya mengenakan berbagai kostum kartun dengan tujuan menghibur sambil berharap uang dari pengguna jalan.
