Sikap pemerintah Indonesia dalam Sidang Umum PBB yang memilih 'No' untuk resolusi R2P (Responsibility to Protect), menuai sorotan.
Resolusi tersebut memuat "tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan".
Dalam sidang pada 18 Mei tersebut, 115 negara memilih "Yes", 2 "Abstain", dan 15 memilih "No" termasuk Indonesia. Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah akhirnya memberikan klarifikasi mengapa delegasi Indonesia memilih "No" dalam resolusi PBB pencegahan genosida.
"Resolusi ini lebih menyangkut penentuan apakah agenda ini akan dijadikan mata agenda tetap atau masih harus divoting tiap tahunnya seperti biasa di GC. Posisi Indonesia sesuai dinamika, hasil KTT 2005 mata agenda R2P cukup masuk di bawah agenda follow up to the 2005 summit," ujar Faizasyah, Kamis (20/5/2021).
Faizasyah menegaskan Indonesia bukan menolak isu atau konsep resolusi, melainkan menolak prosedural rancangan resolusi baru dalam Sidang Umum PBB tersebut.
Menurut Faizasyah, substansi rancangan tersebut sudah disetujui sejak tahun 2005 dan Indonesia terus mendukung gagasan melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusian.
LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to UN General Assembly resolution on the Responsibility to Protect.
— UN Watch (@UNWatch) May 19, 2021
???????? North Korea
???????? Kyrgyzstan
???????? Nicaragua
???????? Zimbabwe
???????? Venezuela
???????? Indonesia
???????? Burundi
???????? Belarus
???????? Eritrea
???????? Bolivia
???????? Russia
???????? China
???????? Egypt
???????? Cuba
???????? Syria pic.twitter.com/AohcXFvxBY
"Posisi kami sudah jelas, sudah ada proses yang berjalan dengan baik sejak tahun 2005 dan tidak ada urgensi membentuk proses baru. Substansinya sudah dibahas bertahun-tahun dan tidak ada masalah dan Indonesia pun ikut dalam pembahasan tersebut," lanjutnya.
Konsep tanggung jawab melindungi (R2P) itu juga sudah tertuang dalam dalam Resolusi 60/1 (2005 World Summit Outcome Document) paragraf 138-139, sehingga Indonesia menganggap tidak perlu membentuk agenda baru.
"Tidak perlu membentuk mata agenda baru, karena selama ini pembahasan R2P di UNGA (Sidang Majelis Umum PBB) sudah berjalan. Pembahasan R2P oleh SMU PBB selalu dapat dilaksanakan dan sudah ada mata agendanya yaitu follow up to outcome of millenium summit," jelas Faiza.
The reasons why.. pic.twitter.com/xLp3t2ehzh
— Albaee ???????????????? (@princeofababwas) May 19, 2021
