Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti rencana vaksinasi berbayar melalui perusahaan BUMN Farmasi yakni PT Kimia Farma. Dia menekankan sebagaimana konstitusi UUD yang di mana negara harus melindungi rakyatnya.
Sehingga seharusnya program vaksinasi tersebut dapat dilakukan secara gratis tanpa harus menambah beban masyarakat di saat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
"Program Presiden Jokowi tentang Percepatan Vaksinasi Gratis diseluruh Pelosok Nusantara harus didukung oleh seluruh Pembantunya," ujar Kamrussamad dikutip Senin, (12/7/2021).
Baca Juga: Hadir di Kimia Farma, Begini Tata Cara Membeli Vaksin Sinopharm di Kimia Farma
Kamrussamad yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI ini menekankan, apabila pihaknya jiga akan menanyakan perihal vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terkhusus, kata dia, terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 untuk kesehatan apakah termasuk membeli vaksin dan apakah ada keputusan terbaru terkait penghematan biaya kesehatan.
"Penggunaan APBN 2021 senilai 97T untuk Kesehatan termasuk membeli vaksin, Apakah Ini keputusan terbaru Untuk Menghemat Biaya Kesehatan atau untuk meningkatkan Penerimaan rakyat diatas Penderitaan Rakyat," urainya.
Disamping itu, dia turut memperhatikan manuver dari Menteri BUMN Erick Thohir selama dua pekan belakangan. Setelah sebelumnya polemik terkait obat Ivermectin, kini suntikan dana APBN untuk BUMN terkait kebijakan PT Kimia Farma yang akan menjual vaksin gotong royong kepada individu.
"Menarik dicermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan ini antara lain polemik obat Ivermectin, permintaan Dana APBN untuk PMN Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, hingga jual eceran vaksin Kimia Farma," urainya.
"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan Kinerja BUMN selama 2 tahun ini. Ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan Politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu," imbuhnya.
