Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan menanggapi polemik 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tidak bisa dibina lagi.
Menurut Moeldoko perihal 51 pegawai yang tak lolos TWK dan tidak beralih status jadi aparatur sipil negara (ASN) adalah urusan internal KPK. Bahkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah disampaikan ke pimpinan KPK.
“Itu urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan, urusan dari pimpinan ke internal," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Moeldoko berkata, arahan Presiden Jokowi mengenai pegawai yang tak lolos TWK tidak dipecat sepenuhnya kembali berada di tangan pimpinan KPK.
Baca Juga: Astaga! Pegawai KPK Didesak Pilih Alquran atau Pancasila, Pewawancara: Pilih Salah Satu!
“Bukan (bukan tidak didengar). Setiap mereka kan punya pertimbangan," tutur dia.
Menurut Moeldoko, agar lebih jelas mengenai 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, sebaiknya ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Tanya ke BKN. BKN yang lebih tahu itu," tutup Moeldoko.
