Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta turut menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat. Dia berkata perubahan istilah ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memang hanya membingungkan.
Pasalnya, sambung Sukamta, pejabat pemerintah sendiri dibuat kesulitan menjelaskan, apalagi masyarakat. Dia kemudian mencontohkan nama kebijakan yang berubah-ubah dimulai dari pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), wacana new normal, PPKM, PPKM Mikor, PPKM Darurat dan hingga sekarang jadi PPKM berlevel.
"Pantas kalau beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi, karena sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah," ungkap Sukamta kepada Indozone, Rabu (4/8/2021).
Sukamta menduga, kebingungan pemerintah ini karena sejak awal tidak menggunakan panduan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Yang di dalam UU tersebut, ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca Juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, China Menargetkan Siswa Sebagai Kampanye Vaksinasi
"Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan Karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga," ucap Sukamta.
"Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehattan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi," tambah dia.
Anggota Komisi I DPR RI ini berharap pemerintah dapat menggunakan UU sebagai panduan. Sebab kepatuhan pada UU yang dibuat pada masa longgar, pasti hasilnya akan lebih baik daripada keputusan sesaat saat kondisi buruk.
"Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tidak mudah untuk menjelaskan PPKM berlevel ke masyarakat. Pasalnya hal itu ditentukan oleh beragam data teknikal.
"Mengenai PPKM yang dibagi menjadi 4 level, menjelaskan 4 level ini saja ke masyarakat sudah sesuatu yang teknikal yang luar biasa tidak mudah," kata Sri Mulyani, Selasa (3/8/2021).
