Krisis Batu Bara Ancam Pasokan Listrik, Erick Thohir Ganti Direksi PLN

- Jumat, 7 Januari 2022 | 15:16 WIB
Sebuah truk membongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati Palembang, Sumsel. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Sebuah truk membongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati Palembang, Sumsel. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan untuk mengganti posisi Rudy Hendra Prastowo selaku Direktur Energi Primer PT PLN dengan Hartanto Wibowo. Hal tersebut terjadi usai krisis batu bara yang dialami oleh perusahaan listrik negara tersebut.

"Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer PLN dengan Hartanto Wibowo yang merupakan top talent di PLN," kata Erick Thohir, seperti disadur dari Antara, Jumat (7/1/2022).

Erick pun secara langsung meminta agar Hartanto dapat memastikan tidak terulang kembali krisis yang dialami PLN tersebut pada masa mendatang. Ia berpendapat bahwa Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam yang seharusnya aman dari segi pemasok bahan baku tenaga listrik.

Erick pun mengaku sangat miris dengan fakta yang terjadi tersebut. Terlebih negara-negara lain yang sumber daya alamnya tak sebanyak Indonesia, justru tidak mengalami krisis yang dialami PLN tersebut.

"Artinya apa? ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama," ujar Erick.

"Kalau kita sebagai negara yang punya sumber daya alam besar tidak punya rencana apalagi tidak menjaga untuk tidak terjadi krisis ini adalah kesalahan besar," lanjut Erick.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri telah menerbitkan kebijakan melarang sementara ekspor batu bara periode 1 sampai 31 Januari 2022, demi menjamin ketersediaan pasokan baru bara di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah memang telah beberapa kali mengingatkan para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi komitmen mereka terhadap jadi pemasok batu bara ke PLN. Namun kenyataannya, pasokan batu baru ke PLN setiap bulannya masih di bawah persentase.

Bahkan di akhir tahun kemarin, pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara. Situasi tersebut tentu tak membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa nyaman.

Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan ancaman jika masih ada perusahaan yang tidak tertib mengikuti peraturan ini, maka perusahaan tambang batu bara tersebut akan diberikan sanksi hukuman, mulai dari pencabutan izin ekspor hingga mencabut izin usahanya.

"Bapak Presiden jelas, bagaimana beliau menekankan pentingnya tanggung jawab kita bersama dalam pembangunan ekonomi. Tidak mungkin ekonomi kita terus meningkat tanpa listrik wong mobilnya saja pakai listrik nanti," pungkas Erick.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X