The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

KPK Dinilai Tidak Bisa Berhentikan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Ini Alasannya
Pekerja mengecat logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.)
News

KPK Dinilai Tidak Bisa Berhentikan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, Ini Alasannya

Harus tunggu sikap dari pemerintah.

Rabu, 15 September 2021 08:26 WIB 15 September 2021, 08:26 WIB

INDOZONE.ID - Pakar Hukum Universitas Al-azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Suparji berkata, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kewenangan pemerintah.

Baca Juga: KPK Siap Bantu Pegawai yang Tak Lolos TWK, Akan Disalurkan ke Institusi Lain

"Tidak boleh, harus diperhatikan putusan MA tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelangsungan nasib pegawai tersebut," ungkap Suparji kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).

Suparji menekankan, selama pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan keputusan apapun, sebaiknya pimpinan lembaga antirasuah juga melakukan hal yang sama.

Kemudian Suparji menyarankan kepada pimpinan KPK untuk menunggu sikap tegas dari pemerintah soal nasib 75 pegawai KPK tersebut.

"Belum ada putusan, ditunggu dahulu sikap pemerintah," ucap Suparji.

Diketahui, dalam putusan MA memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kewenangan pemerintah.

Hal itu tertuang dalam berkas putusan putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

Menurut putusan MA, gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tidak tepat. Sebab, hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah.

"Sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah," lanjut kutipan tersebut.
 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Lanjar Wiratri
Harits Tryan Akhmad

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US