Ramai perbincangan soal isu jabatan presiden yang lewat Amandemen Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU NRI) 1945 menuai respon Presiden Joko Widodo. Dia menolak keras wacana tersebut dan dianggapnya sebagai upaya cari muka.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyetujui sikap penolakan keras yang dilontarakan oleh Presiden. Dia mengatakan Amandemen UU merupakan hal yang fundamental dan tak boleh disusupi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
"Bravo untuk pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas karena ini masalah yang sangat fundamendal. Kalau Pak Jokowi enggak punya sikap tegas maka ini akan terus berkembang menjadi sesuatu yang bencana. Karena jadi liar ini, awalnya GBHN, Presiden dipilih MPR, tiga periode. Nah, saya apresiasi Pak Jokowi," ucapnya, Senin (2/12) di Gedung DPR Jakarta.
Sebagai Piminan koalisi partai penguasa, sambungnya, Jokowi harus tegas pada partai yang seolah hanya cari muka saja. Dia meminta presiden tertibkan koalisinya dengan melakukan konsolidasi.
"Dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya bagi legacy Pak Jokowi," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden RI menjadi tiga periode. Menurut Jokowi, ada pihak yang ingin menampar mukanya melalui isu amendemen UUD 1945. Selain itu, pihak tersebut juga ingin cari muka. Jokowi pun mengaku dirinya ingin dijerumuskan oleh pihak yang memunculkan isu amendemen UUD 1945 itu.
