Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak pemilih Prabowo untuk tidak mengakui pemerintahan dengan tak membayar pajak. Dia juga mengajak masyarakat untuk memboikot pemerintahan hasil Pilpres 2019. 

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019 dengan kata lain jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," klaim Poyuono.

Poyuono juga mengajak masyarakat untuk diam alias tak perlu memberikan kritik lagi terhadap hasil Pilpres. Sebab menurutnya hasil Pilpres 2019 tidak mempunyai legitimasi.

"Melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," sebut Poyuono.

Selain itu, dia mengajak masyarakat memboikot pemerintahan hasil Pilpres 2019. Dia juga berbicara soal pembentukan susunan DPR yang tak perlu dilakukan.

"Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Soeharto yang mirip dengan rezim saat ini. Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," beber dia.