Pakar di bidang bioteknologi lingkungan Universitas Indonesia (UI), Firdaus Ali, menilai program naturalisasi aliran sungai yang diusung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak relevan mengatasi persoalan banjir Ibu Kota.
Konsep naturalisasi sungai yang digunakan Gubernur Anies Baswedan sejatinya merujuk program serupa di Singapura. Namun, Firdaus menganggap itu bukanlah konsep tata kelola air pencegahan banjir.
"Dia (Anies) itu lupa, konsep (Naturalisasi) di Kallang River (Singapura) yang dia contoh itu bukan untuk pengendali banjir, tetapi untuk estetika. Dibikinlah sungainya alami, ada batu-batuan, ada pulau-pulau, sepanjang 800 meter itu dibikin kayak ini karena di kanan kiri itu ada project kondominium baru yang akan dijual mahal," ujar Firdaus kepada Indozone, Senin (6/1).
Firdaus pun mengakui Kallang River sebagai sungai terpanjang di Singapura yang totalnya mencapai 10 kilometer. Namun, sungai tersebut tidak memiliki hulu karena Singapura merupakan kepulauan yang dikelilingi laut.
"Jadi air sungai Kallang itu, sebelum masuk ke zona Kallang River Project itu, dari waduk diatasnya sudah di divert (dialihkan sebagian alirannya) ke dalam kanal yang dibangun di dalam tanah. Sehingga, kalau ada hujan besar, air dialirkan ke kanal itu, sehingga air yang lewat di tempat naturalisasi itu bukanlah air kiriman dari atas, melainkan air hujan setempat," tuturnya.
"Saya setuju sekali kalau di Jakarta dibikin naturalisasi sungai, itu bagus sekali. Akan tetapi, itu bukan untuk pengendali banjir ya, itu tidak akan menampung," imbuhnya.
Firdaus menduga Anies tidak tahu mengenai hal ini, sehingga ia salah mengambil contoh pengendalian banjir dengan benchmark Kota Singapura.
"Mungkin dia (Anies) tahu, atau dia tidak tahu, atau dia dibohongi oleh pembisiknya," kata Firdaus.
Firdaus juga menyebutkan fakta lain, yakni DKI Jakarta memikul beban tiga kali lebih banyak dari jumlah luas wilayahnya. Sebab 13 sungai yang ada di Jakarta, daerah tangkapan hujannya mencapai 2.500 kilometer persegi.
"Artinya, 13 sungai itu memikul run off dari luar DKI Jakarta, artinya kita butuh flat control (pengendali banjir) kita butuh saluran yang mengendalikan air agar tidak meluber ke pemukiman warga. Jadi jelas normalisasi dengan naturalisasi itu berbeda fungsinya," pungkasnya.
