Menteri Dari Parpol Diharapkan Jangan Terjebak Konflik Kepentingan

- Rabu, 23 Oktober 2019 | 14:40 WIB
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). (Antara/Wahyu Putro A)
Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). (Antara/Wahyu Putro A)

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengapresiasi keberadaan menteri-menteri baru yang terbilang masih muda dan profesional di bidangnya. Sebut saja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri BUMN Erick Tohir yang dianggap bakal membawa dampak positif di sektor perekonomian. 

Namun demikian, keberadaan menteri-menteri dari partai politik seperti Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang notabene adalah petugas parpol, kemudian menjadi sorotan HIPPI bahwa posisi-posisi tersebut rawan terjadi konflik kepentingan. 

"Kita bukan melihat kinerja mereka tidak bagus ya, tapi minimal mereka bisa jawab gak bahwa jabatan mereka disitu ada tidak kepentingan partai," ujar Ketua Umum DPP HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang melalui sambungan telpon, Rabu (23/10). 

Sarman yang juga merupakan anggota dewan pengupahan dari kalangan pengusaha itu berharap, posisi menteri-menteri bidang perekonomian bisa sepenuhnya diisi oleh kalangan profesional agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan. 

"Tadinya kita berharap menteri-menteri di ekonomi itu 100 persen dari profesional, agar mereka leluasa buat kebijakan," tuturnya. 

Sarman pun menyinggung menteri-menteri ekonomi di kabinet Jokowi periode pertama yang disebutnya sering mengambil kebijakan yang penuh dengan ego sektoral. 

"Misalnya kegaduhan yang sempat terjadi di bidang pangan, dimana antara menteri perdagangan, menteri pertanian dan Bulog yang terang-terangan ribut di publik yang menyatakan mau impor beras. Padahal Bulog menyatakan untuk impor beras mau ngapain kan cadangan banyak, mau ditaro mana. Itu kegaduhan pasar dan mempengaruhi harga-harga," tuturnya. 

Ia berharap, kedepannya menteri-menteri ekonomi bisa kompak, tidak terjadi ego sektoral dan bisa menjawab tantangan kedepan, khususnya dalam menghadapi ancaman perlambatan ekonomi. 

"Ini harus satu tujuan, mementingkan masyarakat umum, ini yang kami harapkan," pungkasnya. (SN)

Artikel Menarik Lainnya

Jadi Mendagri, Ini Tantangan Buat Tito Karnavian

Ini Alasan Honda Belum Pastikan Penjualan Mobil Listrik di Indonesia

Setelah FaceApp, Kini Aplikasi Gradient Raih Jutaan Unduhan

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Gorontalo Dini Hari

Kamis, 25 April 2024 | 14:57 WIB
X