Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10). Ada beberapa hal yang jadi aspirasi para buruh.
Satu di antaranya adalah tuntutan kenaikan Upah Minimal Provinsi (UMP) Tahun 2020. Persentasenya sesuai yang direkomendasikan dewan pengupah dari kalangan buruh, yaitu sebesar 16 persen atau menjadi Rp4,6 juta.
Dalam kesempatan ini, perwakilan buruh berhasil menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, pertemuan dengan Anies berlangsung sekitar satu jam.
"Ini adalah kebutuhan riil masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Mereka harus memenuhi kebutuhannya dengan sebesar nilai tersebut," ujar Winarso.
Winarso mengungkapkan, tuntutan itu tak datang dengan sendirinya, tetapi lewat hasil survei. Nilai itu, lanjutnya, berdasarkan pantauan harga yang ada di swalayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Andri Yansyah mengungkapkan, ada beberapa tuntutan dari buruh yang bisa dimasukkan dalam program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Misalnya kartu pekerja," kata Andri.
Namun, ada juga aspirasi buruh yang tak bisa diakomodir Pemprov DKI karena terbentur dengan aturan yang ada.
Sebenarnya ada tiga hal yang dituntut saat demo buruh di Balai Kota. Selain soal kenaikan upah minimum yang mencapai 16 persen, buruh juga menolak Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Mereka juga menentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019.
